Bergelombang Bansos Terdampak Covid-19 Dibagikan, Kali Ini 509 KKS Tuk Warga Kupang Krajan

Bergelombang Bansos Terdampak Covid-19 Dibagikan, Kali Ini 509 KKS Tuk Warga Kupang Krajan

Bergelombang bansos tuk warga terdampak covid-19 dibagikan. Pertama kali 206 paket sembako Presiden Jokowi tuk warga kelurahan Kupang Krajan. Sekarang yang lagi berjalan bansos sembako Corporate Social Responsibility (CSR), donasi dari perusahaan dan elemen masyarakat peduli terdampak covid-19. "Tuk bansos CSR diambil di kantor kelurahan. Sesuai daftar nama yang sudah dibagikan ke RT dan RW masing-masing," terang Lurah Kupang Krajan Bambang Hartono, SE, 14/05/2020.

Bantuan  Sembako Presiden Jokowi Tuk Warga
Tredampak Covid-19 

Bantuan Sosial lainnya dari pemerintah yang akan dibagikan, yakni Kartu Keluarga Sejahtera Khusus (KKS Khusus) warga terdampak covid-19. "Ada 509 KKS Khusus yang akan dibagikan, namun RT RW harus memvalidasi dan memverifikasi terlebih dahulu. Agar tidak ada warga yang double  terima bantuan," jelas Bambang Hartono, SE, saat pimpin rapat koordinasi dengan para ketua RW sebelum program bantuan diluncurkan.

Penjelasan petugas dari pemkot, KKS khusus ini berbeda dengan KKS sebelumnya. KKS khusus ini masa berlakunya hanya 9 bulan. Warga sasaran akan terima bantuan sembako senilai Rp. 200.000,- per bulan selama 9 bulan. "Bantuan ini diterimakan dalam bentuk sembako, bukan dalam bentuk uang, e-wallet," terang Ringgo petugas pendamping PKH saat rapat.

Ketua RW 06 Kupang Krajan Iwan Candra menyampaikan, bahwa selama ini yang menjadi kesulitannya, yakni saat melakukan verifikasi dan validasi data warga calon penerima bantuan.. "Seperti misal pencantuman alamat rumah yang tidak sesuai dengan warga dimaksud. Sehingga ketua RW/RT harus cross cek alamat warga tersebut melalui NIK di website dispenduk,"keluhnya.

Sementara Ketua LPMK Kupang Krajan Djoko Prasektyo, ST, yang juga hadir saat rapat, berharap agar berbagai macam program bantuan sosial untuk warga terdampak covid-19 tersebut agar betul-betul bisa tepat sasaran. 

Untuk itu, meurutnya, pemkot perlu melakukan verifikasi data lebih awal sebelum data dibagikan ke RW atau RT. Sehingga program bantuan bisa tepat sasaran dan lebih cepat tersalurkan. (red)